Kembali ke Daftar Jenis Perizinan

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

No Daftar Syarat
1SURAT PERMOHONAN BERMATERAI 6000
2WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direksi dan Seluruh Pemegang Saham (Fotokopi)
3WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
4NPWP Perusahaan, Direksi dan Seluruh Pemegang Saham (Fotokopi)
5Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa dan pemberi kuasa
6Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)
7AHU / SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh Kemenkunham / Kementrian / Pengadilan Negeri
8Keterangan Rencana Kegiatan Untuk Industri : Berupa Diagram Alur Produksi dilengkapi dengan penjelasan detail uraian Proses Produksi,
9Keterangan Rencana Kegiatan Untuk Industri : Berupa Diagram Alur Produksi dilengkapi dengan penjelasan detail uraian Proses Produksi,
10Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan yang terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Bukti Perjanjian sewa-menyewa tanah/ dan atau gedung bangunan (jika menyewa)
No Dasar Hukum
1UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal
2UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
3PP NO 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
4PP No 52 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
5PP No 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidangbidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
6PERMENKEU No 130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
7PERMENKEU No 192/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
8PERMENKEU No 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
9PERMENKEU No 103/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
10PERMENKEU No 35 /PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
11PERPRES No 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
12PERPRES No 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
13PERPRES No 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
14PERPRES NO 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
15PERPRES NO 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16PERPRES NO 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
17PERMENKEU NO 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
18PERMENKEU NO 76/PMK. 011/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK. 011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
19PERKA BKPM No. 5/2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal
20Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
21PERBUB Lampung Selatan No 28 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan

PERMOHONAN DALAM PROSES

PERMOHONAN BELUM DIAMBIL

Daftar Permohonan yang Di Tolak

PERMOHONAN SUDAH DIAMBIL

Jejak Pendapat

Pelayanan Publik

  Lihat Hasil