Kembali ke Daftar Jenis Perizinan

IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

No Daftar Syarat
1Mengisi formulir permohonan izin prinsip perluasan penanaman modal yang di tanda tangan oleh direktur, dibubuhi materai Rp. 6.000., dan disertai cap perusahaan
2Fotocopy identitas direktur dan fotocopy identitas para pemegang saham
3fotocopy NPWP perusahaan, NPWP direktur dan NPWP para pemegang saham
4Fotocopy izin prinsip/Izin Perluasan/Izin Usaha dan Perubahan
5Fotocopy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahaan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan apabila ada dari Meteri Hukum dan HAM
6Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
7Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan
8Neraca keuangan (pembiayaan dari laba yang ditanamkan kembali)
9Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan tanda terima penyampaian
10Hasil pemeriksaan lapangan
11SURAT KUASA BAGI PEMOHON YANG DIKUASAKAN BERMATRAI 6000 DENGAN MELAMPIRKAN KTP (KARTU TANDA PENDUDUK)
12Keterangan rencana penanaman modal berupa uraian diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses pruduksi dengan mencantumkan jenis bahan baku (untuk industri)
13Keterangan rencana penanaman modal berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan (untuk sektor jasa)
14melampirkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-waarmerking oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham) dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan
15melampirkan surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa RUPS sedang dalam proses pembuatan akta Jika telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir (terjadi perubahan penyertaan modal perseroan)
16melampirkan Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan
17bukti diri pemegang saham baru dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan
18Akta penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan
No Dasar Hukum
1UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal
2UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
3PP NO 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
4PP No 52 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
5PP No 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidangbidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
6PERMENKEU No 130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
7PERMENKEU No 192/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
8PERMENKEU No 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
9PERMENKEU No 103/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
10PERMENKEU No 35 /PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
11PERPRES No 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
12PERPRES No 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
13PERPRES No 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
14PERPRES NO 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
15PERPRES NO 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16PERPRES NO 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
17PERMENKEU NO 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
18PERMENKEU NO 76/PMK. 011/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK. 011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
19PERKA BKPM No. 5/2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal
20Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
21PERBUB Lampung Selatan No 28 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan

PERMOHONAN DALAM PROSES

PERMOHONAN BELUM DIAMBIL

Daftar Permohonan yang Di Tolak

PERMOHONAN SUDAH DIAMBIL

Jejak Pendapat

Pelayanan Publik

  Lihat Hasil