Kembali ke Daftar Jenis Perizinan

IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL

No Daftar Syarat
1Mengisi formulir permohonan Izin Usaha Perluasan yang di tanda tangan oleh direktur, dibubuhi materai Rp. 6.000., dan disertai cap perusahaan.
2Fotocopy perizinan berupa Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki;
3Foto Copy Akta Pendirian perusahaan dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan Perluasan dari Menteri Hukum dan HAM, dan Perluasannya (apabila ada perluasan)
4fotocopy NPWP perusahaan, NPWP direktur dan NPWP para pemegang saham
5Foto Copy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa: 1). Perjanjian pengingkatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau 2). Akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau 3). Sertifikat Hak Atas Tanah, dan IMB
6Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa: 1). minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri, 2). minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; Keterangan: - dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan. - bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain.
7Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila: 1). tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau 2). tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi, 3). afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan.
8Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri.
9Foto Copy dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
10LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
11Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalnya: a. rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL; b. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: Industri dengan KBLI 2410 dan 2420/ Industri cakram optic / Industri minuman beralkohol; c. rekomendasi teknis Izin Usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit;
12Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa;
13Untuk pengurusan SIUPL Sementara ditambahkan: a. rekaman surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari Kementerian/Lembaga untuk jenis produk yang diperdagangkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan minimal 2 (dua) jenis produk; b. rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/supplier); c. rekaman identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; d. rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan;
14Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan: a. melampirkan asli dari SIUPL Sementara; b. rekaman neraca perusahaan tahun terakhir;
15Untuk Permohonan IUJK ditambah persyaratan: a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku; b. Rekaman identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
16Untuk permohonan Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan (Minerba, atau Panas Bumi, atau Migas) ditambahkan persyaratan: a. Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan (IUJP) atau; b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
17Khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distributor utama) ditambahkan persyaratan: a. Surat Penunjukan Distributor dan; b. Bukti penguasaan gudang.
18Hasil pemeriksaan lapangan dan Presentasi bila diperlukan;
No Dasar Hukum
1UU NO 9 TH 2015 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
2PERPRES NO 97 THN 2014 TTG PTSP
3PERKA BKPM NO 4 TAHUN 2014 TTG SPISISE
4PERKA BKPM NO 14 THN 2015 TTG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
5PERKA BKPM NO 6 THN 2016 TTG PERUBAHAN PEKA BKPM NO 4 THN 2014
6PERKA BKPM NO 8 THN 2016 TTG PERUBAHAN KEDUA PERKA BKPM NO 4 THN 2014
7PERBUP LAMSEL NO 28 THN 2019

PERMOHONAN DALAM PROSES

PERMOHONAN BELUM DIAMBIL

Daftar Permohonan yang Di Tolak

PERMOHONAN SUDAH DIAMBIL

Jejak Pendapat

Pelayanan Publik

  Lihat Hasil