Kembali ke Daftar Jenis Perizinan

IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL (MERGER)

No Daftar Syarat
1Mengisi formulir permohonan, ditandatangani oleh direktur / pemilik / ketua (bermaterai)
2Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Prinsip perluasan Penanaman Modal/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/ Izin Usaha Perluasan yang dimiliki
3Fotocopy Identitas diri (KTP/SIM) bagi pemohon
4Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
5Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (Foto copy sertifikat Hak Atas Tanah atau Kontrak atas tanah)
6Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (Foto copy IMB atau Kontrak atas gedung/bangunan)
7Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan tanda terima penyampaian
8Fotokopi persetujuan pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau salinan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
9Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat
10Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan
11akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan
12Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonon yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi/ pimpinan perusahaan
No Dasar Hukum
1UU NO 9 TH 2015 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
2PERPRES NO 97 THN 2014 TTG PTSP
3PERKA BKPM NO 4 TAHUN 2014 TTG SPISISE
4PERKA BKPM NO 14 THN 2015 TTG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
5PERKA BKPM NO 6 THN 2016 TTG PERUBAHAN PEKA BKPM NO 4 THN 2014
6PERKA BKPM NO 8 THN 2016 TTG PERUBAHAN KEDUA PERKA BKPM NO 4 THN 2014
7PERBUP LAMSEL NO 28 THN 2019

PERMOHONAN DALAM PROSES

PERMOHONAN BELUM DIAMBIL

Daftar Permohonan yang Di Tolak

PERMOHONAN SUDAH DIAMBIL

Jejak Pendapat

Pelayanan Publik

  Lihat Hasil