Kembali ke Daftar Jenis Perizinan

IZIN USAHA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No Daftar Syarat
1Izin Lokasi
2IZIN LINGKUNGAN
3rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/wali kota
4Hak Guna Usaha
5pernyataan mengenai rencana kerja pembangunan kebun inti memenuhi ketentuan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah
6pernyataan mengenai renc ana kerja pembangunan kebun inti memenuhi ketentuan paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman
7pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan
8pernyataan rencana kerja pembangunan unit pengolahan
9pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman
10pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
11pernyataan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan
12pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
13rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan bupati/wali kota
14Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain
15encana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan
16Fotocopy AMDAL/UKL/UPL/SPPL (dokumen lengkap dan pengesahan)
17pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasi pertanian
18pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
19rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika
No Dasar Hukum
1PERMENTAN NO. 5 TAHUN 2019 TTG TATACARA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN
2Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan

PERMOHONAN DALAM PROSES

PERMOHONAN BELUM DIAMBIL

Daftar Permohonan yang Di Tolak

PERMOHONAN SUDAH DIAMBIL

Jejak Pendapat

Pelayanan Publik

  Lihat Hasil