Dasar Hukum

PTSP LAMSEL

Dasar Hukum Organisasi,

Tugas pokok dan Fungsi 

‚Äč
 
  1. 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
  3. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD.
  4. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Pasal 47 Ayat 1 s.d 4 Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  5. 5. Permendagri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  6. 6. Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
  7. 7. Perda Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
  8. 8. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tupoksi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
  9. 9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tupoksi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
  10. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021;

PERMOHONAN DALAM PROSES

PERMOHONAN BELUM DIAMBIL

Daftar Permohonan yang Di Tolak

PERMOHONAN SUDAH DIAMBIL

Jejak Pendapat

Pelayanan Publik

  Lihat Hasil